Ciloteh Tanpa Suara-Rumah tua semi permanen sampai sekarang masih bercat kuning berada di persimpangan tiga Bunian atau di Jln.Tan Malaka No.1 Payakumbuh yang tidak terawat “itu adalah kantor Pengadilan, masih ingat diwaktu saya sekolah SD orang bersidang di rumah tersebut dan setamat saya SD baru kantor pengadilan pindah ke Koto Nan Ampek ” kata Roza (55) yang tinggal di sekitar rumah tersebut.

Rumah semi permanen bercat kuning dalam sejarahnya memang pernah ditempati sebagai kantor Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II berdiri pada tahun 1961 dengan Ketua Pengadilan Negeri yang pertama yaitu Bapak Zakir, S.H. yang meliputi wilayah hukum daerah Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Pada Tahun 1976 Pengadilan Negeri Payakumbuh menempati gedung baru di Jalan Soekarno Hatta No.240 Payakumbuh, pada waktu tersebut diresmikan oleh Menteri Kehakiman Prof. Dr. Mochtar Kusuam Atmaja pada tanggal 14 Maret 1976

Kemudian pada tanggal 3 April 1982 di Kabupaten 50 Kota didirikan Pengadilan Negeri Tanjung Pati, walaupun Pengadilan Negeri Tanjung Pati berdiri sendiri namun sebagian wilayah Kabupaten 50 Kota termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh.

Kantor Bupati

Tidak banyak orang mengetahui, bahwa rumah tersebut bersejarah dan pernah juga ditempati sebagai kantor Bupati. Hal ini ditemukan pada keterangan Anwar.ZA dalam bukunya H.Anwar ZA Biografi dan Pemikiran (2002). Bahwa Anwar ZA. Yang menjabat Sekretaris Daerah bersama  Bupati Saalah Sutan Mangkuto sejak Januari 1950 pasca PDRI menempati rumah ini sebagai Kantor Bupati dan Sekretaris Daerah.

Anwar ZA terlibat langsung dalam pemerintahan sejak zaman Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dimana pada saat Yogyakarta dan Bukittingi di Bom Belanda pada Agresi Belanda II tanggal 19 Desember 1948. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden M.Hatta di tawan ke Pulau Bangka. Untuk keberlangsungan Republik Indonesia, maka Syafruddin Prawiranegara mendeklarasikan PDRI di Halaban 22 Desember 1948 sekitar 16 Km dari Kota Payakumbuh.

Keesokan harinya, 23 Desember 1948, pada pukul 18.00 Wedana Suliki Arisun St.Alamsyah (kemenakan Mr.Assaat) ditetapkan menjadi Bupati Limapuluh Kota oleh Residen Sumatera Barat Mr.Sutan Mohammad Rasjid mengantikan Bupati Alifudin Saldin tak mampu menjalankan tugas karena tidak mau meninggal Kota Payakumbuh untuk bergabung dengan PDRI.

Pada tanggal 4 Januari 1949 dibentuklah Pemerintahan Militer Sumatera Barat. Mr.Sutan Muhammad Rasjid diangkat menjadi Gubernur Sumatera Barat sekaligus sebagai kepala tentera. Semua Bupati, Wedana, Camat dan Wali Nagari semuanya di militerkan.

Anwar ZA yang di angkat sebagai Sekretaris Bupati Militer Limapuluh Kota Arisun St.Alamsyah pada awalnya berkantor di sebuah Surau Gadang Baruah Anduriang Koto Kaciak VII Koto Talago -Guguak.

Pada tanggal 15 Januari 1949 Arisun St. Alamsyah gugur di Lurah Kincie di Situjuah Batua sebagai suhada dalam mempertahankan Kemerdekaan RI dan kemudian digantikan oleh Bupati Militer Saalah Sutan Mangkuto.

Saiful Guci- 30 November 2018.