Ciloteh Tanpa Suara- “ Sangat menarik bagi kami cerita Pak Saiful pasca Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dimana  Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Sumatera Barat pada tahun 1949-1950 tetap masuk wilayah Republik  Indonesia  dengan Presidennya  Mr. Assaat Datuk Mudo yang berasal dari Bukittinggi , yang menjadi buah pikiran kami adalah apakah Sumatera Barat telah menjadi Propinsi pada waktu itu dan Siapa Gubernurnya? “ Tanya Dedi dan Andre saat datang kerumah sambil melihat perpustakaan pribadi saya.

BACA JUGA : MENGENANG REPUBLIK  INDONESIA  DENGAN PRESIDENNYA ASSAAT DATUK MUDO DARI BUKITTINGGI  http://cilotehtanpasuara.com/blog/mengenang-republik-indonesia-dengan-presidennya-assaat-datuk-mudo-dari-bukittinggi/

“Pada waktu itu, Sumatera Barat masih masuk dalam wilayah Propinsi Sumatera Tengah yang terdiri dari Sumatera Barat, Riau dan Jambi “ Kata saya sambil membentangkan peta Propinsi Sumatera Tengah.”Dan terhadap  Gubernurnya memang masih dipercayakan pada Mr.M Nasroen yang telah bertugas di Sumatera tengah sejak 29 April 1947 sebagai Gubernur Muda, Komisaris Pemerintah untuk Sumatera Tengah, Gubernur, kemudian staf Gubernur Milliter dalam Local Joint Committee menghadapi perundingan dengan Belanda,  namun Mr.M.Nasroen  dilanda mosi tak percaya oleh DPR-ST (Dewan Perwakilan Rakyat-Sumatera Tengah“ jawab saya

“Propinsi Sumatera Tangah ini, kapan dibentuknya ?” Tanya Andre menimpali

“ Propinsi Sumatera Tengah dibentuk berdasarkan Undang Undang No.10 tahun 1948, yang diumumkan pada tanggal 15 April 1948. Propinsi baru ini dipimpin oleh Gubernur Mr.M.Nasroen berkedudukan di Bukittinggi.Namun karena Agresi kedua Belanda atau pada masa PDRI, Propinsi Sumatera Tengah dibekukan pada 19 Desember 1948 sampai 1 Januari 1950.” Ulas saya.

“ Jadi Kota Bukittinggi ini sudah terkenal sejak Zaman Belanda, Jepang dan diawal kemerdekaan menjadi Ibu Kota Sumatera Tengah ya pak Saiful” ujar Dedi.

“ Benar sekali, makanya Kota Bukittinggi di juluki Kota Sejarah disamping Kota Wisata, ohya kamu pernah mendengar bahwa Kabupaten Limapuluh Kota bernama Sinamar dan Kabupaten Agam sekarang bernama Singgalang Pasaman ?” Tanya saya kepada kedua pemuda itu.

“Belum pernah lagi Pak Saiful, kami baru mengenal Kabupaten Limapuluh Kota, Agam dan Tanah Datar, bagaimana pula ceritanya “ ujar Andre.

Sambil mengambil buku Sejarah Propinsi Sumatera tengah yang tebalnya 1200 halaman saya bercerita sama kedua pemuda dedi dan Andre.

Orang bijak berkata “ membaca sejarah, ibaratkan kita melihat pada “kaca Spion”, melihat arah belakang ( masa silam ) dengan tujuan untuk dapat maju kedepan secara baik dan hati-hati , untuk kemajuan diri, bangsa dan negara”.Kemudian timbul pertanyaan ,“ apakah sejarah itu adalah masa silam ataukah masa depan ?. Ada yang menjawab masa silam  yang hanya untuk dikenang dan  ada pula yang menjawab masa depan, dan yang pasti , kaca spion itu tetap  ada di depan mata kita.

Begitu juga dengan membaca sejarah Kabupaten Sinamar atau Kabupaten Singgalang Pasaman, berarti kita melihat perjalanan sejarah Propinsi Sumatera Tengah, karena Kabupaten Sinamar dan Kabupaten Singgalang Pasaman merupakan bagian dari 11 Kabupaten wilayah Propinsi Sumatera Tengah yang ada pada  Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat di Bukittingi, No:81/Kom/U tanggal 30 Nopember 1948  tentang Pembentukan Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Tengah yang ditandatangani oleh Mr.Teunku M. Hasan  Ketua.Komisaris Pemerintah Pusat di Sumatera. Ujud terbentuknya Kabupatan- Kabupaten tersebut adalah sampai akhir Desember 1948.

Sayangnya keinginan dan cita-cita mulia tersebut tidak dapat terlaksana, karena tersandung oleh adanya Agresi Belanda II pada tangal 19 Desember 1948 dan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan basis dari Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI).

Propinsi Sumatera Tengah

Sejak zaman Belanda, pulau Sumatera yang begini luas dijadikan satu propinsi. Ketika kemerdekaan diproklamirkan maka Sumatera tetap  dijadikan satu propinsi juga, dengan gubernur Mr. Teuku M.Hassan yang berkedudukan di Medan. Mengingat  luas dan sulitnya memerintah Propinsi   Sumatera, sehinga Propinsi Sumatera di bagi menjadi tiga Sub Propinsi, yang terdiri dari Sub Propinsi Sumatera Utara dengan Gubernur Muda Mr. M. Amin yang berkedudukan di Kota Raja, Sub Propinsi Sumatera Tengah dengan Gubernur Muda Dr. M. Djamil yang berkedudukan di Bukittinggi, dan Sub Propinsi Sumatera Selatan dengan Gubernur Muda  Dr. A.K. Gani, yang  berkedudukan di Palembang.

Timbul juga pikiran–pikiran pada waktu itu untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyat, dengan menyederhanakan tingkat pemerintahan, yaitu dengan menghapus keresidenan, kewedanaandan kecamatan, sehinga tingal lagi tingkatan wilayah otonom, kabupaten dan propinsi.

Pada tanggal  15 April 1948 ,keluar UU No.10 yang membagi Sumatera Menjadi Tiga Propinsi yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Propinsi-propinsi itu ialah:  Pertama Propinsi Sumatera Utara yang meliputi keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli. Kedua Propinsi Sumatera Tengah, yang meliputi keresidenan Sumatera Barat, Jambi dan Riau. Ketiga Propinsi Sumatera Selatan , yang meliputi keresidenan Bengkulen,Palembang, Lampung dan Bangka- Beliton.

Maka dengan ini dibentuklah propinsi Sumatera Tengah di Bukittinggi, berdirilah pula suatu instansi yang bernama Komisariat Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh bekas Gubernur Sumatera Mr. Teuku M. Hassan

Susunan Komisariat Pemerintah Sumatera kemudian diperkuat lagi dengan diangkatnya Mr. St. M. Rasyid menjadi Komisaris Keamanan yang diberi kekuasaan atas polisi dan mobrig serta boleh minta bantuan tentera bila perlu.

Dalam pada itu keluar pula Undang undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang  Undang-undang pokok Pemerintahan  Daerah , pada pasal  1  ( satu) dijelaskan 3 (tiga) tingkatan pemerintahan, ialah; propinsi, kabupaten ,(kota besar) dan desa ( kota kecil), negeri, marga dan sebagainya yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Gubernur Pertama Sumatera Tengah

Yang menjadi Gubernur pertama Sumatera Tengah adalah Mr. M.Nasroen. Dan dibentuk pulalah DPR Sumetera Tengah. Cita-cita desentralisasi untuk membagi Sumatera Tengah dalam daerah otonom itupun mulai dilakukan, walaupun situasi politik pada saat itu penuh dengan udara perjuangan yang tegang sesudah perjanjian Renvile ditandatangani 21 Januari 1948.

Gubernur Sumatera Tengah Pada tangal 19 September 1948 No.2431/10/Gste mengirimkan surat kepada Komisaris Pemerintah Pusat di Bukittinggi untuk segera mengadakan rapat untuk membentuk daerah desentralisasi di Sumatera Tengah.  Maka pada tanggal 30 September 1948 diadakan rapat kombinasi Sumatera Tengah guna mempercepat terlaksananya desentralisasai. Dimana pada waktu itu didapatkan kesimpulan  dan usul-usul, bahwa :

  1. Baik diadakan suatu panitia membuat rancangan mengenai  Sumatera Tengah, sebab apabila ditunggu rancangan pusat mungkin lama sekali baru akan selesai.
  2. Soal Desentralisasi hendaklah harus selesai pada akhir tahun 1948.

Panitia Desentralisasi Sumatera Tengah

Untuk merealisir cita-cita  Desentralisasi di atas, maka Badan Executif Dewan Pemerintahan Sumatera Tegah (DPST) pada tangal  6 Oktober 1948 mengeluarkan suatu ketetapan dengan No: 6/B.E./I/10/Ste tentang Panitia Desentralisasi Sumatera Tengah yang beranggotakan 11 (sebelas ) orang , yaitu sebagai berikut : 1) Syamsuddin, Bupati d/p Gub. Sumatera Tengah sebagai ketua, 2) Ahmad Chatib Sekretaris DPR Sumatera Barat sebagai Sekretaris, 3) Marzuki Jatim, anggota DPST Sumatera Barat,4) Chatib Sulaiman Angota DPR Sumatera Barat,5) Anwar St. Saidi anggota DPST dan DPR Sumatera Barat,6) Enny Karim, Bupati d/p Res. Sumbar,7) Umar Usman, anggota DPST dan DPR Riau, 8) Djalalloeddin, Bupati d/p Res. Riau, 9) Gulmat siregar, anggota DPST dan DPR Riau, 10)  A. Chatab, angota B.E dan DPR Jambi,11) Salim Anggota BE dan DPR Jambi, dan 12) Bachsan Bupati Muara Jambi.

Panitia Desentralisasi Sumatera Tengah ini bersidang dari tanggal 25 – 31 Oktober 1948 dengan  ujud selambat-lambatnya pada tangal 1 Januari 1949 seluruh Propinsi Sumatera Tengah sudah pasti Otonom.

Setelah melakukan sidang selama seminggu Panitia Desentralisasi Sumatera Tengah berunding masak-masak sehingga didapatkanlah kesimpulan dasar pendirian sebagai berikut: Dalam pembagian Kabupaten hendaknya mempunyai kesatuan cita-cita, perimbangan jumlah penduduk, luas wilayah, ekonomi, letak geografis, kesatuan adat istiadat dan tentang nama-nama kabupaten hendaknya diambil berdasarkan sejarah dan alam  (gunung dan sungai-sungai ).

Berdasarkan hal tersebut di atas dapatlah Propinsi Sumatera Tengah  direncanakan pembagian kepada 11  Kabupaten . yaitu :

  1. Kabupaten SINGGALANG PASAMAN,ibukotanya BUKITTINGGI dan melingkungi daerah Kewedanaa Agam Tua, Padang Panjang, Maninjau, Lubuak Sikapiang, Talu ( kecuali Negeri  Sasak dan Latingan )
  2. Kabupaten SINAMAR ibu kotanya PAYAKUMBUH melingkungi daerah Kewedanaan Payakumbuh, Suliki dan Batu Sangkar
  3. Kabupaten TALANG ibukotanya SOLOK dan meliputi kewedanaan Solok, Sawah Lunto, Sijunjuang, Alahan Panjang dan Muaro Labuah
  4. Kabupaten SAMUDERA ibukotanya PARIAMAN meliputi kewedanaan Air Bangis, Pariaman, Lubuak Aluang, Padang Luar Kota, Mentawai, dan negeri-negeri Tiku, Sasak dan Latingan
  5. Kabupaten KERINCI/PASISIR SELATAN ibukotanya SUNGAI PENUH dan meliputi kewedanaan  Kerinci, Balai Selasa dan Painan.
  6. Kabupaten KAMPAR ibukotanya PAKAN BARU dan meliputi Kewedanaan Pakan Baru,Bangkinang kecuali kecamatan Singgingi, Pasir Pangaraian, dan kecamatan Langgam.
  7. Kabupaten INDRAGIRI ibukotanya RENGAT dan meliputi daerah kewedanaan Rengat, Taluk, Tembilahan dan Kecamatan Singgingi.
  8. Kabupaten BENGKALIS ibukotanya BENGKALIS dan meliputi kewedanaan Bengkalis, Bagan Siapi-api, Selat Panjang, Siak,Pelalawan, Kecuali Kecamatan Langgam .
  9. Kabupaten KEPULAUAN RIAU ibukotanya TANJUNG PINANG dan meliputi kewedanaan Karimun, Lingga, Tanjung Pinang dan Pulau Tujuh.
  10. Kabupaten MERANGIN ibukotanya MUARO TEBO meliputi kewedanaan Muaro Tebo, Bangko,Saralagon dan Muaro Bungo.
  11. Kabupaten BATANGHARI ibukotanya JAMBI dan meliputi kewedanaan  Jambi, Muara Tambesi,  Kuala Tungkal, dan Muara Sabak

Penetapan daerah   Kabupaten

Rencana Panitia Desentralisasi ini diajukan kepada  Pemerintah setelah disiapkan pada tanggal 25 Nopember  1948. Lima hari kemudian yaitu pada tanggal 30 Nopember 1948, berdasarkan usul Panitia Desentralisasi Sumatera Tengah ini, dikeluarkanlah oleh Komisariat Pemerintah Pusat  (Kompempus) di Sumatera satu peraturan NO 81/Kom/U. Selanjutnya disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Tengah (DPRST). Dan disegerakan pembantukan Kabupaten dibeberapa daerah.

Tetapi udara politik antara Republik Indonesia dan Belanda semakin tegang dan pada tangal 19 Desember 1948 Belanda pun melancarkan Agresinya yang kedua, tepat sehari setelah berakhirnya sidang DPRST ke II, dimana diputuskan antara lain pencabutan status Keresidenan Riau, Jambi dan Sumatera Barat.

Dan pada  hari itu juga 19 Desember 1948 di Istana Wakil Presiden di Bukittingi, diadakan rapat yang diketuai oleh Menteri Keuangan R.I Mr. Syafruddin Perawiranegara dengan dihadiri oleh Ketua Kompempus Mr. Teunku M. Hasan, PanglimaTentera Terr. Sumatera Kolonel Hidayat, Gubernur Sumatera Tengah. Mr. Nasroen dan lain-lainya. Dalam Pertemuan ini diambil ketetapan bahwa Propinsi Sumatera Tengah buat sementara dibekukan dan Dewan Pertahanan Daerah (DPD) Keresidenan  di hidupkan kembali dan diberi kekuasaan penuh untuk melancarkan Pemerintahan dan perjuangan dalam Keresidenan masing-masing. Dan Gubernur Sumatera Tengah ditetapkan sebagai koordinator dari tiga DPD dalam Propinsi Sumatera Tengah itu. Dan dengan demikian, maka Dewan Perwakilan sejak dari DPRST sampai DPR Kabupaten dan Wilayah yang baru dibentuk, maupun DPR negeri-negeri yang lama, dinon aktifkan.

Dan para anggota dari semua DPR ini lalu menerjunkan diri kedalam perang kemerdekaan di dalam susunan-susunan yang dibentuk oleh Pemerintahan Militer seperti MPRN, MPRK,PMT, BPNK dan lain-lain.

Setelah Pasca PDRI dan terbentuknya Negara RIS yang Sumatera Tengah masih bertahan dalam wilayah Republik Indonesia 1949-1950. Suasana politik memanas hal ini terlihat pada siding DPR-ST yang dilakukan pada tanggal 3 sd 12 April 1950 di Bukittinggi yang melahirkan mosi tak percaya yang lebih dikenal dengan Mosi Tan Tuah, mengambil nama anggota DPR-ST Tan Tuah Bagindo Ratu yang ditanda tangani oleh 15 anggota dari 25 orang anggota yang hadir.

Dalam bidang politik ada dua hal. Pertama mendesak Pemerintah Pusat di Yogyakarta untuk memindahkan Gubernur Mr.M.Nasroen dari Sumatera Tengah dan Kedua mencalonkan Iljas Jacoeb menjadi Gubernur Sumatera Tengah mengantikan Nasroen. Menariknya IljasJacoeb yang ketua DPR-ST tersebut menolak menjadi Gubernur. Yang terjadi kemudian , Gubernur Mr.M.Nasroen sakit dan selama sakit digantikan oleh S.J Sutan Mangkuto dari Dewan Pemerintah Sumatera Tengah.

Tepat pada 17 Agustus 1950, ulang tahun kemerdekaan ke-5 Republik Indonesia Serikat bubar dan Indonesia kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana yang dicitacitakan sejak proklamasi.

Mohammad  Natsir naik menjadi PM Pertama RI, kemudian  M.Natsir memerintahkan Menteri dalam Negeri Mr.Assaat menyelesaikan kemelut yang terjadi di Sumatera Tengah. Hasilnya, Menteri  Assaat mengeluarkan SK No.444/1950 tentang pengangkatan Gubernur Sumatera Tengah yang dipercayakan kepada Roeslan Muljohardjo dari Partai Masyumi.

Bagi DPR-ST di Bukittinggi keputusan Menteri Dalam Negeri Assat ditolak dengan membuat keputusan  di retour afzenderken, artinya dikembalikan, Tegasnya DPR-ST menolak pengangkatan Roelan Muljo hardjo.

PM Mohammad Natsir nampaknya menilai langkah “berani” DPR-ST sebagai tindakan “pembangkangan” yang berlebihan, maka mengeluarkan PP Nomor 1 Tahun 1951 DPR Sumatera tengah dibekukan dari Pemerintah Kabinet Mohammad Natsir yang diumumkan pada tanggal 8 Januari 1951.

Dengan demikian, barulah terbuka jalan bagi pemerintah untuk mengirim kembali Roelan Muljohardjo ke Bukittinggi guna menduduki jabatan Gubernur Sumatera Tengah yang masih koson g. Tanggal 13 Januari 1951 dilangsungkan serah terima jabatan Gubernur dari S.J St.Mangkuto atas nama pemerintah daerah kepada Roelan Muljohardjo. Hal ini bertahan sampai selesainya pemilu 1955. Kemudian dalam sejarah mencatat kebijakan pusat banyak mengecewakan daerah maka Dewan Banteng Berdiri . dan Tanggal 20 Desember 1956, Letkol Ahmad Husein mengambil alih kekuasaan dari Gubernur Roelan Moeljohardjo. Di pusat pemerintahan juga terjadi peristiwa politik yang luar biasa, yaitu tanggal 1 Desember 1956 Mohammat Hatta mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Mundurnya Hatta membuat suasana bangsa semakin berada dalam ketegangan dan banyak pihak menanti-nanti untuk mengetahui apa yang sesungguhnya sedang dan akan terjadi. Disisi lain, peristiwa pengunduran Hatta ini telah mempermatang situasi di daerah-daerah yang bergolak menuntut otonomi daerah, termasuk Sumatera Tengah.

“yaa, sampai disini dulu Andre dan Dedi, nanti kita sambung lagi ” ujar saya

“ terimakasih Pak Saiful, sangat menerik banyak peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di bulan Desember” ujar Andre.

Saiful Guci- 4 Nofember 2019

SHARE