Melalui tulisan kita mengenal sejarah PDRI dan Bela Negara.

Ciloteh Tanpa Suara- Dimulai dengan peristiwa diterimanya berita bahwa rombongan presiden dalam perjalanan ke India akan singgah di Bukittingi. Pada masa itu Bukittinggi yang trelag menjadi ibukota Sumatera, lalu bersiap-siap untuk menyambut kedatangan presiden. Presiden akan datang dari Yogya ke Bukittinggi  direncanakan pada tanggal 19 Desember 1948 dan pada malamnya terdengar bunyi suara kapal terbang meraung-raung di Bukittingi.

Ternyata, pesawat itu tidak mendarat. Sebaliknya setelah mengitari kota Bukittinggi beberapa kali pesat tersebut hilang. Mereka yang menyambut kedatangan Presidenpun ber tanya-tanya apakah yang terjadi. Apakah Presiden membatalkan rencananya singgah di Bukittinggi ?. Apakah penerangan di lapangan kurang sehingga pesawat tidak jadi mendarat ?. Dan ada yang menduga bahwa pesawat tersebut adalah pesawat Belanda.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut terjawab keesokan harinya. Dan pagi-pagi 19 Desember 1948 sebelum rakyat sampai mengetahui apa yang telah terjadi kapal terbang jenis Mustang milik  Belanda telah mulai menjatuhkan bom-bom di atas kota Bukittingi sebagai permulaan agresi Belanda kedua.

Tokoh-tokoh pemerintahan dan militer di Bukittinggi dengan cepat menyimpulkan bahwa Belanda sudah memulai agresi militernya. Sekitar pukul. 09.00 mereka mengadakan pertemuan di Gedung Tri Arga (bekas istana Wakil Presiden). Yang hadir dalam pertemuan itu antara lain ialah Mr.Sjafruddin Prawiranegara , Mr.Teuku Muhammad Hasan, dan Mr.Lukman Hakim (Komisaris Negara Urusan Keuangan). Teuku Muhammad Hasan ketika itu memegang jabatan sebagai Ketua Kompempus. Dari kalangan militer hadir Kolonel Hidayat dan ajudannya Kapten Islam Salim. Kepala Jawatan Kepolisian Sumatera Tengah, Pembantu Komisaris Besar Sulaiman Effendi disertai oleh Komisaris Besar Umar Sahid, Kepala Polisi Sumatera, tampak pula dalam pertemuan tersebut.

Baru saja pertemuan dimulai, ledakan bom dan tembakan roket terdengar kembali. Para peserta pertemuan segera menyelamat kan diri. Mereka belum berhasil mengambil keputusan apa pun.

Setelah serangan udara reda, Kolonel Hidayat menghubungi tokoh-tokoh lain untuk mengadakan pertemuan kembali. Ia “mendesak” Mr.Sjafruddin Prawiranegara agar membentuk pemerintahan dengan jaminan bahwa seluruh Angkatan Perang berdiri di belakang Sjafruddin Prawiranegara . Ketika sore tanggal 19 Desember itu Hidayat yang didampingi ajudannya Kapten Islam Salim menemui Mr.Sjafruddin Prawiranegara yang masih belum memperoleh kepastian tentang nasib para pemimpin di Yogya.

Pada sore pukul 06 pada 19 Desember 1948 Mr. Sjafruddin Prawiranegara menemui T.M. Hasan Ketua Komisariat, ditempat kediaman saya di jalan Atas Ngarai, Bukittinggi dengan didampingi oleh Kolonel Hidayat dan Islam Salim. Syafruddin Prawiranegara mengatakan bahwa besar kemungkinan Presiden dan Wakil Presiden ditawan Belanda. Jika hal itu benar, berarti telah terjadi kevakuman pemerintahan. Kevakuman itu akan menimbulkan dampak negatif baik di dalam maupun di luar negeri. Di dalam negeri, rakyat tidak mempunyai pemimpin yang akan mereka turuti. Di luar negeri, negara lain akan menganggap bahwa RI sudah lebur. Sjafruddin Prawiranegara menyarankan, apakah tidak lebih baik kita membentuk suatu pemerintahan darurat, suatu “emergency government”

Kemudian , disepakatilah untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Dan disepakati pula bahwa pemerintahan itu akan dipimpin oleh Mr.Sjafruddin Prawiranegara  dan Mr.Teunku Muhammad Hasan sebagai wakilnya.

Baca dulu :

  1. Bukittinggi di serang 19 Desember 1948,http://cilotehtanpasuara.com/blog/bukittinggi-di-serang-19-desember-1948/
  2. Situasi Kota Pariaman dan Kota Bukittinggi 19-21 Desember 1918. http://cilotehtanpasuara.com/blog/situasi-kota-pariaman-dan-kota-bukittinggi-19-21-desember-1948/
  3. Padang Panjang diserang Belanda 21 Desember 1948 .Melalui dua arah Solok dan Padang. http://cilotehtanpasuara.com/blog/padang-panjang-diserang-belanda-21-desember-1948-melalui-dua-arah-solok-dan-padang/

Sementara pemimpin melakukan rapat-rapat  di Bukittinggi, arus pengungsi keluar kota  mulai terjadi. Kepala Staf AURI Komodor H. Soejono memerintahkan penyelamatan dua Stasiun Radio PHB AURI (kini TNI AU) yang berpangkalan di Komandemen AURI Bukittinggi dan Pangkalan Udara Gadut (Bukittinggi)  dengan membawanya ke Nagari Halaban  dan Nagari Piobang, Stasiun Radio tersebut adalah :

Ke Halaban, dua set peralatan stasiun radio dari Bukittinggi dibawa oleh masing‑masing Opsir Udara III (Kapten) Dick Tamimi dan Opsir Udara III Luhukay . Peralatan stasiun radio yang dibawa Dick Tamimi kemudian mengikuti rombongan pimpinan PDRI (Syafruddin Prawiranegara) Peralatan stasiun radio yang dibawa oleh Luhukay tidak sempat berfungsi karena dibumihanguskan setelah Luhukay mendengar bahwa Belanda berada tidak jauh dari posisi Luhukay dengan stasiun radionya.

Peralatan stasiun radio yang berasal dari Pangkalan Udara Gadut diangkut oleh Opsir Muda Udara I Mohammad Yakub Lubis dan kemudian diperbantukan kepada Gubernur Militer Sumatera Barat M. Rasyid di wilayah Kototinggi

Gubernur Sumatera Tengah M. Nasrun dan Ketua DPRST H. Ilyas Yakub disertai beberapa pejabat lain dengan kawalan pasukan Brimob mengungsi ke Lubuk Sikaping. PTTS Kolonel Hidayat bergerak ke utara dan selanjutnya menetap di Aceh. Kepala Kepolisian Sumatera Barat , Komisaris Sulaiman Efendi dan sejumlah pemimpin menyingkir ke Lubuk Sikaping, Pasaman.

Stasiun Radio AURI pimpinan Lahukay tiba Halaban, tetapi tidak sempat mengudara, karena dibumihanguskan di Halaban. Stasiun Radio Pemancar pimpinan M. Jacob Loebis sampai di Piobang, Payakumbuh untuk seterusnya dibawa ke Koto Tinggi.

Pegumuman Kabinet PDRI di Halaban

Halaban berjarak sekitar 18 km dari Kota Payakumbuh arah ke Selatan. Di dekat negeri ini terdapat bekas perkebunan teh milik perusahaan patungan Belanda-Swiss. Sejak Jepang menduduki Indonesia  perusahaan itu tidak terurus lagi. Beberapa rumah bekas tempat tinggal pegawai perusahaan itu masih berdiri dan sudah tidak terawat.

Bekas perkebunan teh di Halaban itulah yang ditetapkan Syafruddin Prawiranegara dan kawan-kawannya sebagai tempat pengungsian. Malam tanggal 21 Desember 1948, sementara beberapa bangunan dalam kota sedang dibumihangusan,mereka meninggalkan Bukittinggi dalam tiga rombongan. Rombongan pertama terdiri atas Syafruddin Prawiranegara, TM.Hasan, Lukman Hakim dan seorang anggota stafnya, Idris Batangtaris, Mananti Sitompul, Ir.Indracaya (Kepala.Jawatan Perhubungan Sumatera), Mr. A.Latif, (Bagian Kemakmuran Pusat untuk Sumatera) Rusli Rahim, Mr.A.Karim (Direktur BNI 46),Marjono Danubroto, dr.Sambijono (Perwira Kesehatan Divisi IX), tiga orang personel AURI, yakni Komodor Muda Soejono, Kapten Iskandar, Kapten Dick Tamimi serta  Komisaris Besar Polisi Umar Said.

Pada tanggal 21 Desember 1948 rombongan Mr.Syafruddun Prawiranegara sudah sampai di Kayu Angik dan menginap semalam disana, kemudian melanjutkan perjalanan ke Parak Lubang Nagari Tanjuang Gadang  dan beristirahat di sebuah surau yang letaknya sekitar 50 meter dari masjid Muhlisin sekarang . Karena hari telah larut malam, di surau itulah rombongan Mr.Syafruddin Prawiranegara tinggal sembari menunggu Mr. Moh. Rasyid dari Pariaman.

Sekitar pukul 02.00 dinihari, tiba pula rombongan kedua. Rombongan ini terdiri atas Kolonel Mohammad Nazir dan Kolonel Adam, keduanya personel ALRI. Selain itu, terdapat pula seorang sersan mayor dan seorang supir. Syafruddin Prawiranegara mendesak supaya rapat untuk membentuk kabinet pemerintahan darurat segera dimulai. Akan tetapi, anggota yang lain menyarankan agar menunggu rombongan ketiga.

Rombongan ketiga ini dipimpin oleh Residen Sumatera Barat, Mr. M. Rasyid. Pada waktu Bukittinggi mengalami serangan udara, Rasyid sedang berada di Pariaman. Ia berang kat ke tempat itu pada tanggal 18 Desember 1948 untuk meninjau kapal yang membawa barang-barang dari Singapura. Setelah kembali ke Bukittinggi, la terlebih dulu mengadakan rapat dengan pejabat keresidenan, mengeluarkan pelbagai instruksi. Bahkan, dalam perjalanan ke Halaban pun ia berhenti di beberapa tempat untuk menyampaikan berbagai instruksi kepada pejabat-pejabat setempat seperti di Payakumbuh di berhenti di rumah dr.Anas. Oleh karena itu M. Rasyid terlambat tiba di Halaban. Ia dan rombongan tiba di tempat ini sekitar pukul 03.30 .

Bagaimanapun, kehadiran Rasyid dalam pertemuan yang akan diadakan itu, diperlukan. Sebagai Residen Sumatera Barat, la adalah tuan rumah bagi anggota lainnya. Lagipula, la merupakan tokoh yang berkemampuan untuk diikut sertakan dalam pemerintahan yang akan dibentuk.

Begitulah, setelah Moh. Rasyid tiba, rapat pun segera dimulai. Waktu sudah menunjukkan pukul 04.30 tanggal 22 Desember 1948. Rapat itu mempertegas apa yang sudah direncanakan di Bukittinggi tiga hari sebelumnya. Semua yang hadir menyetujui pembentukan  sebuah pemerintahan yang mereka beri nama Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Sesudah itu, kabinet pun disusun. Dalam kabinet tersebut seorang tokoh memegang beberapa kementerian. Susunan lengkapnya adalah sebagai berikut:

  1. Syafruddin Prawiranegara: Ketua ( Perdana Menteri ) merangkap Menteri Pertahanan, Menteri Penerangan dan Menteri Luar Negeri (ad interim).
  2. Teuku Mohammad Hasan: Wakil Ketua, merangkap Menteri Dalam, Negeri, Menteri Pendidikan & Kebudayaan dan Menteri Agama.
  3. Sutan Mohammad Rasyid: Menteri Keamanan, merangkap Menteri Sosial, Pembangunan, dan Perburuhan.
  4. Lukman Hakim: Menteri Keuangan, merangkap Menteri Kehakiman.
  5. Mananti Sitompul: Menteri Pekerjaan Umum, merangkap Menteri Kesehatan.
  6. Indracaja: Menteri Perhubungan, merangkap Menteri Kemakmuran.
  7. Marjono Danubroto sebagai Sekretaris PDRI.
  8. Jenderal Soedirman diangkat sebagai Panglima Besar Angkatan Perang RI,
  9. Kolonel Hidajat ditetapkan sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera (PTTS).
  10. Kolonel A.H. Nasution di tetapkan sebagai Panglima Tentera dan Teritorium Djawa (PTTD).
  11. Kolonel Laut Nazir ditetap sebagai Kepala Staf Angkatan Laut
  12. Komodor Muda Hubertus Soejono ditetap sebagai Kepala Staf Angkatan Udara
  13. Komisaris Besar Polisi Umar Said ditetap sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Negara

Jabatan Menteri Luar Negeri kemudian diserahkan kepada Mr. A.A. Maramis. Pengangkatan itu disampaikan dengan radio-gram kepada Maramis melalui  dr. Sudarsono di India. Maramis diberi wewenang un­tuk mewakili PDRI dalam persoalan luar negeri. la juga diminta agar selalu mengadakan hubungan dengan PDRI untuk menyampaikan masalah-masalah penting.

Pada waktu yang hampir bersamaan dengan pembentukan PDRI, pasukan Belanda memasuki Bukittinggi. Ibu Kota Kedua Repu­blik Indonesia itu pun mereka duduki. Di tempat lain, di Yogya, selang beberapa jam kemudian, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Moham­mad Hatta, serta beberapa menteri dan pejabat tinggi negara dinaikkan Belanda ke pesawat terbang. Mereka diasingkan sebagai tawanan ke luar Jawa.

Pada hari itu pula Kolonel Nasution mengumumkan pembentukan pemerintahan militer di Jawa. Keempat peristiwa itu terjadi pada tanggal yang sama, 22 Desember 1948. Yang satu lumpuh, yang lain sedang tumbuh. Yang satu tertawan, yang lain melawan.

Dan esok harinya 23 Desember 1948 ,radio AURI yang dipimpin oleh Dick Tamimi berhasil menghubungi radio-radio di wilayah Pulau Jawa dan tempat lainnya maka langsunglah diproklamirkan PDRI dari Jorong Parak Lubang kenagarian Tanjuang Gadang kecamatan Lareh Sago Halaban yang berlokasi di SD Negeri 02 Jorong Parak Lubang Nagari Tanjung Gadang saat ini.

Mr. Syafruddin Prawiranegara dalam jabatannya selaku Ketua PDRI menyampaikan pidato radio yang ditujukan kepada semua stasiun radio. Tidak dapat diketahui apakah pidato itu dapat ditangkap oleh stasiun-stasiun radio yang ada. Namun, yang pasti ialah pidato terse-but ditangkap oleh radio Singapura dan juga disadap oleh radio Belanda di daerah Riau. Isi Pidato itu, seperti:

Belanda menyerang pada saat negara kita baru saja menga-tasi ujian yang berat sekali, pada saat kita baru saja dapat memadamkan suatu pemberontakan yang telah banyak sekali meminta korban dari rakyat, sehingga melemahkan keadaan negara, baik ekonomi maupun militer.

Mungkin sekali karena serangannya tiba-tiba itu, mereka telah berhasil menawan Presiden dan Wakil Presiden, Perdana Menteri, dan beberapa pembesar lain. Dengan demikian mereka menduga menghadapi keadaan Negara Republik Indonesia yang dapat disamakan dengan Belanda sendiri Pada suatu saat, ketika rakyatnya radeloos (putus asa), pemimpinnya redeloos (kehilangan akal) dan negaranya reddeloos (tidak dapat ditolong lagi). Tetapi kita membuktikan bahwa perhitungan Belanda itu sama sekali meleset. Belanda mengira bahwa dengan ditawannya pemimpin­pemimpin kita yang tertinggi, pemimpin-pemimpin lain akan putus asa.

Negara Republik Indonesia tidak tergantung kepada Soekarno-Hatta, sekalipun kedua pemimpin itu adalah sangat berharga bagi bangsa kita. Patah tumbuh hilang berganti. Hilang pemerintah Soekarno-Hatta, sementara atau selama-lamanya, rakyat Indonesia akan mendirikan pemerintah yang baru, Hilang pemerintah ini akan timbul yang baru lagi.

Pemerintah sekarang ini dibentuk karena ada kemungkinan yang besar bahwa pemerintah Soekarno-Hatta tidak dapat menjalankan tugasnya seperti biasa.Oleh karena itu, segera dibentuk suatu pemerintahan baru untuk menghilangkan keragu-raguan baik ke dalam maupun ke luar. Pemerintah sekarang akan menyerahkan kekuasaannya sesudah pemerintah yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden kita nyata sudah bebas kembali

Kepada seluruh Angkatan Perang Republik Indo-nesia kami serukan:bertempurlah, gempurlah Belanda di mana saja dan dengan apa saja mereka dapat dibasmi. Jangan meletakkan senjata, menghentikan tembak-menembak kalau belum ada perintah dari pemerintahan yang kami pimpin. Camkanlah hal ini untuk menghindarkan tipuan-tipuan muslihat musuh.

Saiful Guci, Pulutan 22 Desember 2018.