MENGENANG KOTO TINGGI MENJADI IBUKOTA KERESIDENAN SUMATERA BARAT

0
135

Lewat tulisan kita mengenal sejarah PDRI (19 Desember 1948 sd 13 Juli 1949)

Ciloteh Tanpa Suara – “ selama seminggu ini, saya selalu mengikuti tulisan ciloteh tanpa suara yang pak Saiful tulis tentang Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Baru saya mengerti tentang keberadaan PDRI itu sangat penting. Tetapi dalam buku sejarah lama pernah saya baca bahwa Ibu Kota PDRI itu adalah Bukittinggi, yang mana yang benarnya pak Saiful ?” Tanya Fadli bersama Irwan mahasiswa dari Padang yang datang ke rumah.

Saya jelaskan “ Berdasarkan Instruksi kilat Dewan Pertahanan Daerah Sumatera Barat No.1/DPD/Instr. Tertangal 23 Desember 1948 tentang Kedudukan Pemerintahan kepada seluruh Bupati di Sumatera Barat, supaya disampaikan kepada wedana-wedana yang bersangkutan, bahwa Pemerintah bersifat mobile dan bergerak ke mana-mana Anggota-anggota DPD Sumatera Barat, Executuif dan beberapa pemimpin-pemimpin rakyat ikut bersama. Dikeluarkan disatu tempat Oleh Ketua DPD Sumatera Barat M.Rasyid.

Kamu harus baca dulu :

  1. Bukittinggi di serang 19 Desember 1948,http://cilotehtanpasuara.com/…/bukittinggi-di-serang-19-de…/
  2. Situasi Kota Pariaman dan Kota Bukittinggi 19-21 Desember 1918.  http://cilotehtanpasuara.com/…/situasi-kota-pariaman-dan-k…/
  3. Mengenang Pengumuman Kabinet Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) 22 Desember 1948 di Halaban.  http://cilotehtanpasuara.com/…/mengenang-pengumuman-kabine…/
  4. Mengenang Payakumbuh di serang 23 Desember 1948  http://cilotehtanpasuara.com/…/mengenang-payakumbuh-disera…/
  5. Mengenang Perjalanan Sutan Muhammad Rasyid dari Halaban ke Koto Tinggi http://cilotehtanpasuara.com/blog/mengenang-perjalanan-sutan-m-rasyid-dari-halaban-ke-koto-tinggi-24-desember-1948/
  6. Mengenang Perjalanan Mr.Syafruddin Prawiranegara dari Halaban ke Bidar alam http://cilotehtanpasuara.com/blog/mengenang-perjalanan-syafruddin-prawiranegara-dari-halaban-ke-bidar-alam/?fbclid=IwAR0tW3BjUqh5yAFGdAb7VyWK3_7N9N8WBt05cyVGcS6i70zBn7lnWXQSrTU

Nah, disini dapat kita mengerti bahwa ibu kota PDRI di Sumatera Barat bersifat mobile dan bergerak ke mana-mana mengikuti Mr.Syafruddin Prawiranegara setelah embrio PDRI dibentuk di Bukittinggi 19 Desember 1948 dan dilahirkan (Deklarasikan) di Halaban 22 Desember 1948. Sejak saat itu, pemimpin PDRI bergerak dari Halaban, Bangkinang, Taratak Buluah, Lipek Kain, Taluak, Abai Sangir dan kemudian menetap sejak 7 Januari 1949 sd 18 April 1949 di Bidar Alam. Dimana Mr.Syafruddin Prawiranegara berada disanalah ibu kota PDRI, maka itulah yang dikatakan masa darurat.

Sementara di Nagari Koto Tinggi sekarang bagian dari Kecamatan Gunuang Omeh, menetap disana Sutan Muhammad Rasyid Menteri Perburuhan dan Sosial, Pembangunan dan Pemuda serta Keamanan. Sekaligus merangkap ketua Dewan Pertahanan Daerah (DPD) dan Residen Sumatera Barat. Karena mereka menetap disana maka jelaslah Nagari Koto Tinggi adalah pusat perjuangan PDRI dan pusat kedudukan Pemerintahan Sumatera Barat PDRI selama Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948. Hal ini dapat kita buktikan adanya sebuah tugu yang berada di belakang Kantor Wali Nagari dengan titik koordinat 00003’04,2”LS  dan 100021’28,8”BT dengan elevasi 789 m di atas permukaan laut.

Pada tugu, terlihat tulisan:”LANJUTKAN PERDJUANGAN 17-8-1949”. Saya mengitari tugu tersebut arah selatan, seraya melihat tulisan dibawah tugu tersebut “KEDUDUKAN PEMERINTAHAN SUMATERA BARAT PEMERINTAHAN DARURAT RI SELAMA AGRESI MILITER BELANDA II 19 DESEMBER 1948 , dapat kita buktikan 70 tahun lalu, di Nagari Koto Tinggi ini pernah menjadi pusat Pemerintahan Gubernur Militer  Sumatera Barat yang kemudian menjadi Gubernur Militer Sumatera Tengah dan merupakan basis perjuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). “ Terang saya.

“ baru saya paham pak Saiful, berarti pusat pemerintahan PDRI berpindah pindah” ujar Fadli.

“ terlepas apa yang disebut orang, kalau saya pribadi walaupun Mr.Syafruddin Prawiranegara sampai akhir hayatnya tidak pernah meminta dan menyatakan diri sebagai Presiden, tetapi saya menyatakan dia adalah Presiden RI yang ke-2. Karena Mr.Syafruddin Prawiranegara telah menjaga marwah Bangsa Indonesia, tahu marwah ?. “ tidak pak” jawab Fadli.

“Marwah adalah martabat, kehormatan, gengsi Negara Republik Indonesia  yang bertaraf International selama 207 hari ( 22 Desember 1948 sd 13 Juli 1949) didalam rimba belantara dia menyatakan bahwa bangsa Indonesia masih ada, suara-suara mereka inilah yang diatangkap oleh radio luar negeri diantaranya Singapura yang kemudian membuat PBB bersidang. Sementara pemimpin RI Soekarno, Hatta, Haji Agus Salim dll membiarkan diri di tangkap oleh Belanda dan di buang ke Pulau Bangka.

Yogyakarta telah jatuh. Akan tetapi, nadi Republik masih berdenyut. Pusat nadi itu pindah ke pedalaman Sumatera Barat dalam wujud Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Dari sana, denyut itu menjalar ke seluruh wilayah RI bahkan ke perwakilan RI di luar negeri, termasuk perwakilan RI di PBB pimpinan LN. Palar. Denyut itu juga menggetarkan tubuh Angkatan Perang di bawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Soedirman yang melalui radiogram menyatakan mendukung dan berdiri di belakang PDRI pimpinan Syafruddin Prawiranegara. Peristiwa ini kebetulan di Sumatera Barat, dan sebagai orang Minangkabau kita harus mempunyai sikap akan banga dengan peristiwa ini “ Ulas saya bersemangat.

“ Bagaimana para pejuang mendapat makanan, pak Saiful ?” Tanya fadli kembali.

“ Berbeda dengan Bukittinggi, ketika dilancarkan Agresi Militer kedua , Kabupaten Limapulupuh Kota menjadi lebih sibuk. Karena daerah itu menjadi pusat administratif Sumatera Barat dan basis bagi perjuangan PDRI. Sejak dijadikan Koto Tinggi sebagai pusat aktivitas PDRI dan Pusat Pemerintahan Sumatera Barat, tak kurang 700 orang pegawai dan pejabat Sumatera Barat beraktivitas di sana.

Perbelanjaan ditutup dengan mengadakan semacam pajak yang dinamakan Iuran Perang Negara, atau lebih populer dengan sebutan INP (Iuran Negara dalam Perang), yang meliputi akan sepersepuluh dari apa yang dihasilkan dan dipunyai oleh rakyat, kecuali rumah dan barang-barang perhiasan. INP ini adalah satu ujian berat tetapi sangat tepat untuk mengukur sampai dimana besarnya hasrat rakyat untuk merdeka karena pada masa segala sumber kehidupan dan perekonomian terkandas dan ter­tutup mati, pada masa seluruh rakyat menderita kemelaratan yang sebesar-besarnya, akibat dari tiga setengah tahun pendudukan Jepang dihimpit lagi oleh beban tiga setengah tahun perjuangan kemerdekaan, maka sekarang dalam masa yang sesulit-sulitnya ini, dimana hampir setiap orang tidak mempunyai apa-apa lagi, dia masih harus menyerahkan lagi sepuluh persen dari harta benda dan hasil sawah ladangnya beserta ternaknya untuk Negara. Tetapi masyarakat Sumatera Barat yang ekonominya berpangkal kepada pertanian itu masih dapat memikul beban ini, dan Pemerintah dapat meneruskan memimpin perjuangan dengan tak usah me­ngeluarkan uang kertas baru, sedangkan segala belanja dipikul oleh rakyat.

Untuk mengatur cara pemungutan INP ini,  DPD Sumatera Barat pada tanggal 28 Desember 1948 menge-luarkan Peraturan No.2 DPD/P-Ist tentang pemungutan Iuran Perang Negara dimana dinyatakan bahwa untuk memperkuat tenaga per­juangan dan untuk mencegah pengambilan hak milik rakyat dengan secara tak teratur, maka pemungutan resmi dipusatkan BPNK dan pemimpin-pemimpin Rakyat, dan dinegeri-negeri terdiri dari Wali Negeri sebagai Ketua, dan anggota Dewan Harian Negeri (DHN), seorang penghulu, ulama dan Komandan anggota BPNK . Dijelaskan bahwa pemungutan ini dilakukan atas dasar 10 % dari kekayaan penghasilan rakyat berupa natura (yaitu bahan makanan, beras, jagung, ternak, dan lain-lain).

Dari Pengakuan Sutan Muhammad Rasyid: “Bukan hanya yang berwujud materi saja yang dikorbankan rakyat di kecamatan Gunung Mas. Bahkan jiwa pun ikut mereka korbankan untuk bertempur dengan Belanda (seperti peritiwa di Titian Dalam 10 Januari 1949 sembilan syuhada mati sahid) . Tidak kuat rasanya saya menuliskan bagaimana menanggung beban utang budi dan pengorbanan dari semua rakyat seluruh kecamatan itu. Sampai nyawa bercerai dengan badan tak akan saya dapat melupakan kebaikan hati mereka.

Dapat kita bayangkan , betapa sibuknya Nagari Koto Tinggi, sejak dijadikan sebagai pusat aktivitas PDRI dan Pusat Pemerintahan Sumatera Barat, tak kurang 700 orang pegawai dan pejabat Sumatera Barat beraktivitas di sana dengan Gubernur Militernya Mr. St.Muhammad Rasyid.

Pembegian pekerjaan staf Gubernur Militer selain Gubernur dan wakilnya, terdiri dari : Anggota Penasehat dan Sekretariat. Tindakan keluar hanya dilakukan oleh Gubernur Militer dan wakilnya. Tindakan ke dalam dilakukan oleh staf Sekretariat atas perintah Gubernur Militer. Staf Sekretariat dibagi dalam beberapa bahagian. Dalam instruksi No.1 /GM/instr yaitu dikeluarkan pada 4 Januari 1949:

  1. Rasyid Manan memimpin bahagian pemerintahan, perkara, personalia.
  2. Effendi Nur memimpin bagian umum, surat menyurat, menyimpan arsip biasa rahasia, menerima tamu biasa dan lain-lain.
  3. Nur Suhud memimpin bagian penyinaran, penerangan dan ordonansi.
  4. Orang kayo Ganto Suaro memimpin bagian keuangan dan perbekalan dengan dibantu oleh Alwi dan intendance Divisi.
  5. Chatib Sulaiman memimpin bagian undang-undang, menyiapkan peraturan-peraturan, menyambut tamu sebelum datang kepada Gubernur Militer.
  6. Malik Achmad memimpin bagian perburuhan dan sosial, termasuk pengungsian dan mengurus orang-orang yang masuk Koto Tinggi.
  7. Letnan I Leon Salim , namanya tidak diumumkan memimpin bagian militer dan inteligen.

Untuk kelancaran roda pemerintahan, gubernur meliter mendirikan Kecamatan yang kedudukannya berdekatan dengan  Kedudukan Gubernur Militer dan PDRI

  1. Kecamatan Gunung Mas dengan diangkat kepala nagari Koto Tinggi A.Aziz sebagai camat Militer Gunuang Mas yang berkedudukan di Kototinggi. Dengan Wali Perang: Nagari Kototinggi Wali Perang R.Dt.Majo Basa, Baruah Gunuang adalah Kailani, Sungai Naniang adalah Jamarin Imam Bandaro, Koto Tangah adalah A.Wahid Dt.Bandaro sati, Talang Anau adalah Dt.Cangang, Pandam gadang Dt. Nan Gadang.
  2. Kecamatan Suliki Camat Militernya adalah A.Dt.R.Malano dengan Wali Perangnya adalah : Limbanang adalah B.Dt.Bandaro Nan Tinggi, Sungai rimbang adalah M.Syarif, Suliki adalah Dt.Imam Darwis, Kurai adalah Syarkawi Dt.Penjahir Emas, banja Laweh adalah Rusi Dt.Mangkuto dan nagari Mahat adalah Nawin.
  3. Kecamatan Guguak Camat Militernya adalah Saaduddin Syarbaini dengan Wali Perangnya adalah: VII Koto Talago adalah sarkawi, Kubang adalah wahid Zainuddin, VIII Koto Guguak adalah Dt.Lujue, Sungai Talang adalah A.M Dt.Bandaro Kosek, Mungka adalah Halim dan Talang Maur adalah Jamarun Rasyad.

Selama era Pemerintahan Militer. Untuk mendukung perjuangan menghadapi Belanda . Seluruh Sumatera Barat yang dulunya dibagi kepada tujuh Kabupaten, dan direncanakan akan dijadikan enam Kabupaten, oleh karena keadaan perjuangan dijadikan delapan Kabupaten, dengan tambaban Kabupaten Sawah Lunto/Sijunjung, Hasil penataan dituangkan dalam Instruksi Gubernur Militer Sumatera Barat No.8/G.14/Instr-49  tertanggal 13 Januari 1949,yaitu :

  1. Kabupaten Padang/Pariaman yang dipimpin oleh Bupati Militer B.A. Murad, dengan dibantu oleh Patih Udin.
  2. Kabupaten Agam yang dipimpin mulanya oleh Bupati Militer Dahlan Jambek yang merang-kap Komandan Pertempuran berpangkat Let. Kolonel, dan kemudian kedudukannya sebagai Bupati digantikan oleh Bupati Militer Said Rasad.
  3. Kabupaten Lima Puluh Kota yang dipimpin oleh Bupati Militer Arisun St. Alamsyah, dan setelah beliau gugur dalam perju­angan, digantikan oleh Bupati Militer S.J. St. Mangkuto.
  4. Kabupaten Tanah Datar yang dipimpin oleh Bupati Militer Sidi Bakaruddin yang sebelum agresi mengepalai Jawatan Kereta Api Sumatera Barat.
  5. Kabupaten Solok dipimpin oleh Bupati Militer H. Darwis Dt. Tumangguang.
  6. Kabupaten (Pesisir Selatan Kerinci), yang dipimpin oleh Bupati Militer Aminuddin.
  7. Kabupaten Pasaman yang dipimpin oleh Bupati Militer Basjrah Lubis.
  8. Kabupaten Sawah Lunto Sijunjuang yang mulanya dipimpin oleh Bupati Militer Tan Tuah Bagindo Ratu, dan kemudian oleh Bupati Militer A. Jarjis Bebasthani.

Dengan keluarnya instruksi No. 8/G.14/Instr-49 yang tersebut di atas semakin terasalah pentingnya koordinasi dalam segala lapangan perjua­ngan, terutama antara Pemerintah Sipil, Ketenteraan dan orga­nisasi-organi sasi Rakyat. Dimana-mana hasrat untuk mengkoordinir segala tindakan lalu diujudkan berupa rapat-rapat koordi­nasi yang menghasilkan akan kerjasama yang semakin erat antara segenap instansi-instansi pemerintahan itu.” Terang saya.

“ Ohya pak, apakah pernah Mr.Syafruddin Prawiranegara ke Koto Tinggi? “ Tanya Fadli lagi.

“ Sudah pasti pernah, karena dalam catatan dimana pada tanggal 1 Juli 1949 dilangsungkan sebuah pertemuan penting yang dihadiri oleh Mr.Syafruddin Prawiranegara dan anggota-anggota PDRI lainnya serta Gubernur Militer Sumatera Tengah bersama staf, para perwira dan pemimpin – pemimpin rakyat.

Pertemuan dilangsungkan di rumah K.H.A Rusli dalam bulan Puasa. Dalam pertemuan yang berjalan semalaman, sampai makan sahur bersama, Mr.Syafruddin Prawiranegara kembali menyatakan pendiriannya bersedia menyerahkan mandate Kepada Presiden, tetapi tidak ada sangkut pautnya dengan diterimannya Roem_Royen Statements. Dalam rapat itu ternyata masih banyak suara yang menyatakan tidak setuju dengan pengembalian mandat. Pada tanggal 5 Juli 1949 rombongan M.Natsir, Leimena dan Halim sudah sampai di Suliki dan esoknya tanggal 6 Juli dilakukan pertemuan di rumah Jawanis.

Berapa lamanya di Kototinggi belum kita temukan catatan, masalahnya pada tanggal 20 Juni 1949 Mr.Syafruddin Prawiranegara masih berada di Ampalu dalam perjalanan dari Silantai Sumpur Kudus menuju Kototinggi. Perjalanan dari Silantai Ke Kototinggi memakai waktu 15 hari perjalanan.

“ Ohya pak Saiful Guci, kami pernah ke Kototingi Gunung Omeh terlihat pembangunan Monumen Nasional sedang terbengkalai, apakah ini akan dilanjutkan kembali?” Tanya Fadli

“ Seperti apa yang saya sampaikan bahwa PDRI adalah marwah dari Bangsa Indonesia, apabila tidaklah adanya PDRI maka Indonesia belum tentu seperti yang ada sekarang ini. Terlepas dari pro dan kontranya. Hal ini terus kita dorong pemerintah daerah dan pusat untuk melanjutkankan pembangunannya. Dan kemarin saya mendapat telepon dari bapak Syafril Rivai Konsultan Pembangunan Monumen Nasional PDRI dia mengabarkan bahwa pembangunan Monumen Nasional PDRI,  In Sya Allah akan dilanjutkan pada tahun 2019 dan akan tender di bulan Januari 2019 yang kabarnya dananya tersedia Rp.45 Milyar.

Saya masih ingat, Waktu saya masih menjabat Kabag Humas Limapuluh Kota tahun 2010 , masyarakat Kototinggi telah menyerahkan tanahnya seluas 20 ha untuk pembangunan Monuman Nasional PDRI. Menurut saya penetapan pembangunan Monumen Nasional PDRI di Koto Tinggi telah tepat. Karena, Koto Tinggi sekaligus jadi pusat pemerintahan residen Sumatra Barat yang nota bene juga Menteri Keamanan dan Perburuhan PDRI, Sutan Muhammad Rasjid.

Apabila ini berhasil, masyarakat Sumatera Barat Minangkabau mempunyai gengsi Bangsa Indonesia bertaraf Internasional dalam mempertahankan Negara Republik Indonesia ini yang kebetulan berada di Kototinggi. Hal ini bertujuan supaya anak bangsa ini tidak melupakan Sumatera Barat bersama para pejuangnya dalam membela perjuangan kemerdekaan melalui PDRI. PDRI memang identik dengan Mr. Syafruddin Prawiranegara, namun jangan lupa bahwa PDRI tak bisa berdiri tanpa bantuan rakyat dan tokoh sipil dan militer Sumatra Barat yang juga berkorban harta dan nyawa. Tinggal lagi kemauan politik kepala Daerah  Bupati Limapuluh Kota dan Gubernur Sumatera Barat. “ terang saya.

Saiful Guci, Pulutan 26 Desember 2018.