Ciloteh Tanpa Suara-”Bagaimana menurut pendapat Pak Saiful Guci tentang Perda Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari , apakah sudah sesuai dengan kondisi Sumatera Barat?” Tanya  anak muda Deri Dt.Patiah Marajo yang datang kerumah di sore hari.

“Lahirnya Perda Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari yang telah diundangkan pada tanggal  5 April 2018,merupakan tuntutan dari pasal 109 Undang Undang Nomor  6 Tahun 2014 Tentang Desa. Perda Nagari ini mencabut berlakunya Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, yang dinyatakan sudah tidak sesuai lagi dengan semangat penguatan nagari sebagai penyelenggara pemerintahan berdasar hukum adat.

Sementera latar belakang lahirnya Undang -undang Nomor 6 tahun 2014 adalah Pasal 18 UUD 1945 yang menyatakan  bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan -kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional nya.

Mari kita melihat kebelakang , dalam perdebatan-perdebatan tentang masyarakat adat dalam konteks Negara yang sedang dibangun pada masa-masa awal kemerdekaan telah mendapatkan porsi yang besar dalam sidang-sidang BPUPKI, yang kemudian terkristalisasi dalam Pasal 18 UUD 1945. Dalam Penjelasan II Pasal 18 UUD 1945 (sebelum amandemen) dikemukakan bahwa: dalam territoir Negara Indonesia terdapat lk. 250 Zelfbesturende landschappen dan Volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau,dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.

Selanjutnya disebutkan bahwa  Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerahtersebut. Dengan penjelasan itu, para pendiri bangsa hendak mengatakan bahwa di Indonesia terdapat banyak kelompok masyarakat yang mempunyai susunan asli. Istilah ’susunan asli’ tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan masyarakat yang mempunyai sistem pengurusan diri sendiri atau Zelfbesturende landschappen atau kesatuan masyarakat hukum adat. Bahwa pengurusan diri sendiri itu terjadi di dalam sebuah bentang lingkungan (landscape) yang dihasilkan oleh perkembangan masyarakat, yang dapat dilihat dari frasa yang menggabungkan istilah Zelfbesturende dan landschappen. Artinya, pengurusan diri sendiri tersebut berkaitan dengan sebuah wilayah.

Hal tersebut di atas telah dinyatakan kembali dalam pasal 104 Undang Undang Nomor  6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi : Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala local (Nagari di Sumatera Barat) . Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b serta  Pasal 103 diatur dan diurus oleh Desa Adat dengan memperhatikan prinsip keberagaman. Hal ini terbentur dengan pasal 109 yang berbunyi : Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat  berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi”.terang saya.

Kemudian Deri Dt.Patiah Marajo kembali mengajukan pertanyaan  “ Dalam Pasal 1 ayat 2 pada Perda Nomor 7 tahun 2018 tersebut , telah dijelaskan bahwa  yang dimaksud dengan Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara’ – Syara’ Basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Apakah dalam Perda ini telah sesuai dengan asal usul?” Tanya Deri Dt.Patiah Marajo

“Penjelasan dengan isi tidak sesuai, kenapa ?. Karena pada penjelasan disebutkan nagari diatur dengan hak asal usul tetapi hal ini berbenturan dengan pasal 5 dalam Perda Nomor 7 tahun 2018 tersebut, dimana Kelembagaan Nagari terdiri atas: a. Kerapatan Adat Nagari; b. Pemerintah Nagari; dan c. Peradilan Adat Nagari. Dalam Perda tersebut yang memilih Kepala Nagari adalah KAN, bisa kita lihat pada pasal 12 yang berbunyi “ Kapalo Nagari dipilih atau diangkat oleh Kerapatan Adat Nagari berdasarkan musyawarah mufakat. Tidak seperti sekarang ini yang dipilih oleh rakyat secara langsung.

Jika kita mengacu kepada hak asal usul sebelum nagari diatur oleh Belanda kelembagaan Nagari terdiri atas : a. Pemerintah Nagari; b.Kerapatan Nagari; dan c. Peradilan Adat Nagari. Pemerintah Nagari di sebut Badan Ulil Amri, Kerapan Nagari yang beranggotan penghulu, ulama dan cadiak pandai (tali tigo sapilin) disebut Diwan Amar Ma’ruf. Sementara Peradilan Nagari  yang beranggotakan penghulu yang ditunjuk disebut Mahkamah Nahi Mungkar.

Kemudian,  Pemerintah Belanda menerbitkan Undang-undang ordonansi tanggal 27 September 1918 (Stbl.No.677) yang menetapkan ketentuan ketentuan tentang peraturan kepentingan rumah tangga negeri di Sumatera Barat. Peraturan tersebut berkali-kali di ubah dan ditambah sehingga lengkapnya dengan keluarnya IGOB (Inlandsche Gemeete Ordonnantie Buitengewesten) pada 3 September 1938 (stbl.No.490) diberi bernama Peraturan Otonomi di luar Djawa dan Madura. Dan nagari di atur dengan kemauan menurut adat (adatrecht) yang dipimpin oleh Kepala Nagari  dan Dewan Nagari. Dewan Nagari beranggotakan penghulu-penghulu adat yang dianggap mewakili seluruh masyarakat.

Setelah kemerdekaan  dengan keluarnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Dewan . Dewan Perwakilan Sumatera dalam rapatnya 17.18 dan 19 Maret 1949 . Kemudian keluarlah Peraturan Dewan Perwakilan Negeri dalam daerah Sumatera Barat ,pada tanggal 21 Mei 1946 yang ditandatangani oleh Residen Sumatera Barat Dr.Djamil Dt.Rangkayo Tuo. Dikeluarkan satu Maklumat No.20-21-46 yaitu peraturan tentang susunan pemerintahan nagari.

Maklumat tersebut membawa perobahan dalam negeri-negeri di Minangkabau, yaitu dari sistim pemerintahan yang telah dipakai semanjak beberapa zaman, yaitu demokrasi Minangkabau, untuk memakai satu system pemerintahan baru, yaitu system demokrasi Barat. Kerapatan Nagari tidak ada lagi.

Dimana pada Pasal 1 dijelaskan bahwa  Pimpinan  Pemerintahan Nagari terdiri dari :a.Dewan Perwakilan Negeri (DPN); b) Dewan Harian Negeri(DHN); dan c.Wali Nagari (WN). Dimana walinagari sekaligus menjadi Ketua DPN dan DHN.

Dewan Perwakilan Negeri dipilih oleh seluruh masyarakat , dimana setiap nagari yang mempunyai penduduk sampai 1000 jiwa dengan jumlah anggota 9 orang di tambah setiap kenaikan 500 jiwa satu orang. Wali nagari juga dipilih oleh langsung oleh warga yang memenuhi syarat. Sementara  untuk menjadi anggota Dewan Harian Nagari diambilkan dari 3 -5 orang diantara anggota  Dewan Perwakilan Nagari.

Di awal kemerdekaan kepentingan komunitas adat di daerah ini diwakili oleh Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (MTKAAM). Majelis Kerapatan Adat ini telah memperlihatkan peranannya dalam mempertahankan kepentingan komunitas etnik pada waktu Kerapatan  Nagari (KN) tidak lagi dimasukkan menjadi bahagian dari kepemimpinan Nagari dalam Maklumat Residen Sumatera Barat No. 20 dan 21 tanggal 21 Mei 1946. Pada Pemilu pertama 1955, organisasi ini bahkan menjadi satu kekuatan politik di Sumatera Barat, yaitu : Partai Kerapatan Adat.

Prakarsa untuk mewadahi ninik mamak dan penghulu adat dalam organisasi LKAAM oleh kalangan militer di awal Orde Baru, sebenarnya lebih didorong oleh keinginan untuk membersihkan para penghulu adat yang terlibat dengan kegiatan Partai Komunis. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila kemudian organisasi ninik mamak ini sangat dekat dengan pemerintah dan kalangan ABRI. Ketua LKAAM sendiri dipegang oleh Baharuddin Dt Rangkayo Basa yang adalah juga Kepala Jawatan Penerangan Sumatera Barat. Sedangkan Kapten Saafroeddin Bahar (perwira Kodam) yang sekaligus Ketua DPD Golongan Karya juga duduk dalam sekretariat LKAAM sendiri . Dengan demikian organisasi ini sebenarnya lebih banyak berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dan Golongan Karya. Sebagai penyangga kepentingan pemerintah, — menjelang Pemilu 1971–organisasi ini telah memperlihatkan peran aktifnya dalam mensosialisasikan kekuatan politik Orde Baru, dalam mencari dukungan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Hingga mengantarkan Golkar menjadi kekuatan mayoritas di daerah ini pada Pemilu 1971.

LKAAM sebagai organisasi adat bentukan pemerintah, dalam anggaran dasarnya, dicantumkan bahwa tujuan organisasi ini adalah untuk melestarikan nilai-nilai luhur adat Minangkabau serta mengembangkan falsafat adat Minangkabau yaitu : Adat basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah. Sebagai organisasi kemasyarakatan yang berorientasi kultural, wilayah kerja organisasi ini ternyata tidak meliputi semua wilayah kultural Minangkabau, akan tetapi hanya mengikuti batasan wilayah teritorial propinsi Sumatera Barat. Induk Organisasi ini berada di ibukota propinsi dan secara hirarkhis mempunyai cabang di setiap Daerah tingkat II Kabupaten/Kotamadya dan di tingkat Kecamatan. Untuk tingkat Nagari, ada Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang tidak mempunyai hubungan struktural secara langsung dengan LKAAM tingkat Kecamatan, tetapi hanya bersifat konsultatif saja, terutama menyangkut program-program yang dilaksanakan di tingkat pedesaan.  “ Terang saya

“ Ohya Pak Saiful Guci. Dalam pasal 1 ayat 19 pada Perda Nomor 7 Tahun 2018 telah dijelaskan bahwa Parik Paga Dalam Nagari adalah unsur dari pemuda di Nagari yang berfungsi di bidang ketenteraman dan keamanan. Apakah sama pemuda sebagai parik paga nagari yang dulunya dikenal dengan Karang Taruna ?” Tanya Deri Dt.Patiah Marajo.

“ Dalam hal pemuda menjadi parik paga nagari, dalam Perda Nomor 7 tahun 2018 inilah saya baru mengetahuinya. Dulunya, yang dikatakan parik paga nagari adalah adat. Apabila berpedoman kepada salah satu Tambo. Umpanya saja Tambo Simalanggang dijelaskan disana bahwa” Nagari tidak berpaga dengan batu, melainkan bapaga dengan adat dengan pusaka  masing-masing nagari , sehingga paga    nagari adalah :  rajo sadualat, penghulu seandiko, hakim sahukum, mua’lim seagama, orang tua seundang –undang, orang kampung semufakat, lelaki sama perempuan sesopan, baik nagari beraja bertitah, baik kampung berpenghulu , baik balai karena juaro, baik perniagaan karena  saudagar, baik tapian dek nan mudo.

Dulunya menjaga ketentraman dan keamanan adalah fungsi Dubalang. Tetapi apabila kita tilik pada pasal 14 ayat (4) Perda Nomor 7 tahun 2018 tersebut . dijelaskan bahwa fungsi Dubalang Nagari bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di Nagari. Berarti tugas Pemuda Nagari yang disebut dengan Parik Paga Nagari sama dengan tugas dubalang.”  Terang saya.

“Ohya menurut Bapak, kenapa lembaga KAN tidak bisa menerima bantuan dana dari Pemda secara langsung ?”

“ Kalau menurut saya, kenapa KAN tidak bisa menerima bantuan langsung dari Pemda, karena secara administrasi Lembaga atau kepengurusan yang meng SK kan nya adalah lembaga itu sendiri dan adakalanya yang meng SK kan pengurus KAN adalah LKAAM Kecamatan. Padahal telah dijelaskan di atas tadi antara LKAAM Kecamatan dengan KAN hanya hubungan konsultasi.

Sehingga kedudukan KAN tidak jelas secara administrasi pemerintahan. Coba yang meng SK kan kepengurusannya Bupati seperti dulu oleh Residen maka kedudukannya  secara administrasi sama dengan Badan Musyawarah (Bamus) nagari yang di SK kan oleh Bupati dan dapat menerima honornya. Sementara kelompok tani penerima dana bantuannya yang meng SK kan Bupati.

Dulu Kerapan Nagari beranggotan penghulu, ulama dan cadiak pandai (tali tigo sapilin) disebut Diwan Amar Ma’ruf. Tetapi berbeda dengan yang tertuang dalam  Pasal 6 , ayat (2) pada  Perda No 7 tersebut, yang menyebutkan :  Kerapatan Adat Nagari  keanggotaannya terdiri dari perwakilan Niniak Mamak dan unsur Alim Ulama Nagari, unsur Cadiak Pandai, unsur Bundo Kanduang, dan unsur Parik Paga Dalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan Adat Salingka Nagari.  Berarti ada tambahan dua unsur yang boleh duduk di atas Balai Adat dalam rapat KAN yaitu Bundo Kanduang dan Parik Paga Nagari yang sebelumnya belum kita temui. Nah Dubalang dimana duduk atau berdirinya ? “ Ulas saya.

“Apa keuantungan apabila kita kembali kepada hak asal usul.” tanya Tanya Deri Dt.Patiah Marajo.

“Jika yang kita diskusikan di atas atas Perda No 7 tahun 2018, bukanlah Hak Asal Usul berdasarkan yang dimaksud dengan pasal 18 UUD 1945. Namun apabila kita kembali kembali kepada Hak Asal Usul seperti dulu terutama Kerapatan Adat Nagari kita kembalikan fungsinya menjadi hanya Kerapatan Nagari dengan keanggotaan para penghulu, ulama dan cadiak pandai (tali tigo sapilin). Jika kita ingin mengembalikan hak hutan rakyat oleh masyarakat adat yang telah diambil oleh berbagai perusahaan yang dalam perjanjiannya ada antara 30- 50 tahun mungkin tak lama lagi habis masa perjanjiannya, kemungkinan di Sumatera Barat hampir 50.000 ha hutan rakyat yang telah beralih fungsi menjadi perkebunan swasta atau pemerintah.

Hal ini dapat kembali kepada masyarakat adat dengan mempedomani Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia , yang memutuskanperkara  berdasarkan lembaga hak asal usul. Hal ini telah terlaksana dalam mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tapanuli, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu di Kampar dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu di Banten:” ujar saya Kembali.

Nah sekarang saya yang bertanya kepada Deri Dt.Patiah Marajo. Pertama apakah berdasarkan diskusi kita tadi Perda No7 Tahun 2018 telah sesuai dengan  hak asal usul ?. Yang kedua , apa perbedaan Nagari menurut IGOB dulu dan sekarang ? cobalah diskusikan dengan teman-temannya.

“ Supaya dapat sebagai bahan diskusi, mohon Pak Saiful jelaskan saja, kami yang muda muda ini belum bisa menyimpulkan dan hal ini akan kami bawa dalam diskusi pada rapat KAN” Jawab Deri Dt.Patiah Marajo.

“ Baiklah kita coba bandingkan Hak asal usul lembaga nagari yang ada dahulu dengan sekarang:

  1. Dahulu, Pimpinan Pemerintahan Nagari terdiri dari :a.Dewan Perwakilan Nagari (DPN); b) Dewan Harian Nagari (DHN); dan c.Wali Nagari (WN). Dimana walinagari sekaligus menjadi Ketua DPN dan DHN. Dan sekarang tidak ada lagi.
  2. Dahulu , susunan Dewan Perwakilan Nagari (DPN), terdiri dari Kepala-kepala Adat dan turun temurun dalam beberapa kaum, sekarang tidak ada lagi
  3. Dahulu yang ada Lembaga dalam nagari adalah : Kerapatan Nagari, Pemerintah Nagari, Pengadilan Nagari. Dalam Perda Nomor 7 tahun 2018 Lembaga dalam nagari terdiri dari : Kerapatan Adat Nagari, Pemerintah Nagari, Pengadilan Nagari.
  4. Dahulu kepala Nagari dipilih oleh Kerapatan Nagari, kemudian wali nagari dipilih langsung oleh rakyat umum yang ada di nagari. Dalam Perda Nomor 7 tahun 2018 , Kepala Nagari dipilih oleh KAN secara musyawarah.
  5. Dahulu cara mengambil keputusan diambil dengan suara bulat, sekarang dengan suara terbanyak.
  6. Dahulu keputusan dari Kerapatan Nagari berdasarkan hukum adat, sekarang berdasarkan hukum yang tersurat.
  7. Dahulu yang kewenangan Kerapatan Nagari, soal –soal adat istiadat dalam nagari sengketa sako,pusako, sekarang dalam Perda Nomor 7 Tahun 2018 dimana Kerapatan Adat Nagari mempunyai wewenang sebagai berikut : a. memilih dan mengangkat Kapalo Nagari secara musyawarah dan mufakat; b. menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari;c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya Nagari;d. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan Pemerintahan Nagari kepada Kapalo Nagari; dan e. melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai Adat Salingka Nagari.
  8. Apabila aturan ini dijalankan maka di Sumatera Barat akan terjadi revolusi besar, terutama dalam pengambilan keputusan terhadap pemilihan Kepala Nagari.

Saiful Guci, Pulutan 15 Desember 2018