Angan-angan Menerawang Langit

Ciloteh Tanpa Suara – Sebuah pribahasa yang berbunyi “Angan-angan menerawang langit “ yang artinya adalah selalu memiliki cita-cita yang sangat tinggi atau besar yang sulit untuk diraih.  Peribahasa Angan-angan menerawang langit merupakan peribahasa berbahasa Indonesia.  Peribahasa Angan-angan menerawang langit dapat anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan sebagai suatu perumpamaan yang mempunyai arti selalu memiliki cita-cita yang sangat tinggi atau besar yang sulit untuk diraih.

Berkaitan dengan bertubi-tubinya bencana alam yang menimpa negara kita tercinta, terbetik komentar Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) yang amat menyadari bahwa kota Padang yang berstatus ibukota provinsi, sangat rawan bencana, sama halnya dengan ibukota provinsi lain seperti Banda Aceh, Bengkulu dan Palu.

Hal ini diperkuat oleh pendapat Andi Renald , Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IAKI) mengungkapkan, sejumlah kota di Indonesia tidak layak dibangun menjadi kota besar karena berada di lokasi rawan bencana. Dia mencontohkan Padang dan Bengkulu juga rawan digoyang gempa karena terletak di patahan Sumatera.

Sehingga timbul wacana untuk memindahkan  ibukota Provinsi Sumatera dari Padang ke daerah lain yang kurang mempunyai rawan bencana alamnya. Wacana pemindahan ibu kota Provinsi Sumbar mengapung usai kejadian tsunami yang menyapu Kota Palu. Para ilmuwan memperkirakan, gempa dan tsunami masih berpeluang terjadi di Kota Padang.

Komentar tersebut dimuat oleh beberapa media daring Kamis (11/10) kemaren, antara lain di Jawapos.com. Menurut Irwan Prayitno, sang gubernur dua periode tersebut, tak menampik jika wacana pemindahan Ibu Kota Provinsi Sumbar cukup baik, selayaknya ibukota provinsi dipindahkan dari Padang yang terletak di pinggir pantai ke kota lain yang berada di dataran tinggi. Dia mengatakan ,dari segi ide, gubernur setuju 100 persen.

Hanya saja beliau menyadari amat sulit untuk mewujudkan rencana tersebut karena terkendala dengan penyediaan anggaran yang pasti membutuhkan dana yang amat besar. Lagipula, sebelumnya tentu harus dibuat pula kajian yang mendalam dari berbagai aspek.

Saat ini kantor pemerintahan Sumatera Barat masih di Padang Barat. Wilayah itu berada di zona merah tsunami. Sementara kantor pemerintahan Kota Padang sudah bergeser dari wilayah Kecamatan Padang Barat ke Wilayah Kecamatan Koto Tangah sejak 2011 silam. Hal itu tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011. Kantor Pemerintahan Kota Padang dipusatkan pada bekas Terminal Bingkuang di Aie Pacah, Kota Padang.

Maka wacana yang lebih banyak mencuat adalah memindahkan ibukota ke kota yang berjarak sekitar 125 km dari Padang. Kota Payakumbuh dan Wilayah Kabupaten Limapuluh Kota di utara Padang, dan merupakan kota dan wilayah yang dilalui jalan negara yang menghubungkan Padang dengan ibukota Provinsi Riau, Pekanbaru, dinilai tepat sebagai pengganti Padang. Apalagi Daerah Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunung Omeh , Kabupaten Limapuluh Kota pernah menjadi ibukota Keresidenan Sumatera Barat  dan pada masa PDRI (1948-1949).

Sebetulnya kota kedua di Sumbar setelah Padang adalah Bukittinggi. Namun Bukittinggi sudah amat padat dan sangat sulit mencari lahan luas untuk pembangunan gedung baru. Lagipula lahan hijau tempat mengungsi apabila terjadi letusan gunung Merapi yang radiusnya sampai 10 km di Kota Bukittinggi juga tidak ada, sehingga kota Bukittinggi juga tidak aman dari bencana gempa bumi dan letusan gunung Merapi.

Mengukur Bayang Bayang Sepanjang Badan

Inilah sebuah ungkapan bijak yang sangat perlu diperhatikan.Pandai menghitung diri. Mengenali keadaan diri kita sendiri dengan sebenar-benarnya. Dengan wajar. Agar tidak over estimate dan tidak pula under estimate terhadap diri sendiri.

Maksud dari ungkapan ini adalah, agar dalam mengukur diri, hendaklah disesuaikan dengan kemampuan. Dalam hal apa saja. Artinya , secara analisis singkat, Payakumbuh maupun lokasinya dalam wilayah Kabupaten Limapuluh Kota layak jadi ibukota Sumbar. Namun, sebagaimana pendapat Gubernur Irwan Prayitno, perlu ada pengkajian yang lebih dalam, serta satu hal yang masih terasa gelap yakni bagaimana mencari sumber dana untuk pemindahan ibukota. Padahal banyak proyek pembangunan yang lebih mendesak.

Di Provinsi Sumatera Barat sebenarnya tidak ada satu wilayahpun yang aman dari bencana apa saja, ada bencana berupa Longsor, Gempa, Banjir dan Tsunami (LGBT). Kota Padang rawan bencana gempa yang diikuti oleh tsunami dan Kota Bukittinggi rawan bencana gempa dan letusan gunung merapi yang mengeluarkan erupsi gunung merapi dalam radius lebih 10 km.

Apabila terjadi Aktifitas Gunung Marapi  yang menegeluarkan erupsinya dengan radius 5-15 km, kemana masyarakat yang tinggal di kaki Gunung Marapi akan mengungsi ?, mengingat jalan untuk evakuasi sangat sempit antara Padang Panjang – Payakumbuh yang selalu macet antara Koto Baru- Padang Luar Bukit Tinggi.

Sempitnya infrastruktur jalan dari Padang – Payakumbuh untuk menyelamatkan diri apabila terjadi bencana akan menyulitkan kendaraan untuk bergerak untuk evakuasi masyarakat yang terkena dampak bencana, pasalnya bila waktu lebaran tiba atau tidak adanya bencana jalanan telah macet dari Padang- Payakumbuh yang biasa dapat ditempuh 3 jam di hari lebaran bisa 7 sd 10 jam. Dan di hari libur atau lebaran antara Payakumbuh- Bukitting pada mengular sd 5-10 km. Apalagi apabila terjadi bencana alam meletusnya gunung Merapi kemungkinan korban bergelimpangan diatas mobil sebelum sampai pada daerah tujuan yang aman dari bencana.

Sekarang ini, peningkatan arus perdagangan di jalur Bukittinggi- Pekan Baru semakin pesat. Tidak kurang  sekitar 8.000 kendaraan di hari biasa dan sekitar 15.000 pada hari libur mengangkut sekitar 35 juta ton barang dan sekitar 20 juta orang melintasi jalur Payakumbuh- Pekanbaru.

Nah yang saya ingat pada isu strategis kampanye Irwan Prayitno  di tahun 2010 salah satunya akan membuat jalan 4 jalur Padang-Payakumbuh , tetapi sudah dua priode memerintah dan sekarang sudah akhir tahun 2018 belum terlihat tanda-tanda, kapan ini akan terealisasi. Apabila jalan 4 jalur ini terealisasi kalau terjadi bencana sudah dapat mengurangi kemacetan dan menyelamatkan warga untuk evakuasi. Pemimpin sekarang hanya seperti penyair, hanya penuh dalam bayangan buku-buku puisi saja.

Faktor Ketersediaan Lahan.    

Perluasan wilayah Kota Padang setelah perluasan tahun 1982 silam tampaknya sudah mentok. Ketersediaan lahan untuk kawasan industri, perdagangan dan perkantoran pemerintahan, terutama pasca gempa 30 September 2009, terasa semakin terbatas. Meski beberapa lahan masih tampak  terbuka namun lahan itu adalah milik adat/rakyat, lahan pertanian, kawasan tangkapan hujan yang belum dibebaskan dan belum di-planing  secara konkret.

Sebaliknya Payakumbuh ataupun di Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota , selain memiliki sumber air bersih melimpah juga punya cadangan lahan yang cukup luas. Diantaranya merupakan tanah negara yang belum dibuka. Wilayah pengembangan pun seperti ke Nagari Sarilamak, Lubuk Batingkok, Batubalang hingga ke Taram masih terbuka luas bagi keperluan pembangunan.

Faktor Pelayanan Pemerintahan

Jika memang ada niat merelokasi ibukota provinsi Sumatera Barat ke Payakumbuh ataupun Ke Limapuluh Kota, di segi pelayanan pemerintahan kota ini dekat ke seluruh daerah. Jangkauan terjauh hanyalah Kabupaten Pesisir Selatan. Tapi kalau rencana jalan raya Bayang-Alahan Panjang terlaksana, jarak Painan – Sarilamak via Solok-Batusangkar tentulah kian dekat. Solok Selatan lewat Solok-Batusangkar juga semakin dekat.

Kabupaten Darmas Raya yang kini paling jauh, bisa dekat ke Sarilamak lewat Muaro Sijunjung-Saruaso via Lintau atau Tanjung Barulak. Dari Pasaman Barat juga dekat bila melewati Bawan-Kumpulan-Bukittinggi atau lewat Kumpulan – Palangki Tangan- Koto Tinggi-Sarilamak. Dari daerah lain, kecuali Kepulauan Mentawai yang memang jauh, hampir mudah dijangkau.

Melihat beberapa faktor, aspek dan prosfek di atas maka gagasan relokasi Ibukota Provinsi Sumatera Barat ke Payakumbuh ataupun dalam wilayah Kabupaten Limapuluh Kota tersebut tampaknya masuk akal dan cukup beralasan.

Memang benar apa yang dikatakan oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengaku setuju jika ibu kota dipindah ke dataran yang lebih tinggi. Namun, sebelum benar-benar diputuskan, harus ada kajian lebih mendalam. Sebab, proses pemindahan ibu kota butuh anggaran yang besar. Namun, sebaiknya wacana ini , sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Sumatera Barat.

Tapi yang ada dalam angan-angan  sekarang ini , semoga dapat  terealisasi jalan 4 jalur Padang-Payakumbuh ?

(Saiful Guci, Oktober 2018)